K3butuhan Pipa Industri Migas Masih Banyak Impor
K3butuhan Pipa Industri Migas Masih Banyak Impor
Departemen Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi mencatat masih banyak impor yang dicoba dalam pemenuhan kebutuhan pipa di industri minyak serta gas bumi( migas). Ini tercatat dari tren impor- ekspor buat komoditas tersebut.
Asisten Deputi Bidang Industei Maritim serta Trasnportasi, Kemenko Marves, Firdaus Manti mencatat terdapat 16 produsen yang memproduksi komoditas Oil Country Tubular Goods( OCTG). Dari sana, tingkatan komponen dalam negara( TKDN) bermacam- macam, mulai dari 15- 50 persen.
Rinciannya, TKDN buat casing masih berkisar 15- 47 persen, sebaliknya piping masih 15- 47 persen, dan buat accessories sebesar 15- 50 persen.
” Di mari memanglah kami pemerintah memohon para produsen buat mensertifikatkan produknya sehingga bisa memaksimalkan pemakaian produknya pada pemakaian benda serta jasa,” ucap Firdaus dalam Supply Chain and National Capacity Summit 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis( 15/ 8/ 2024).
Ia mencatat sebagian zona yang meresap produk OCTG tersebut. Nyatanya, para pengusaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama( KKKS) masih lumayan banyak melaksanakan impor OCTG. MIKIGAMING
” Buat KKKS ini masih melakukam importasi sebesar 400 ribu ton produk komoditas OCTG,” kata ia.
Firdaus pula memandang pada tren sebagian tahun kebelakang yang menampilkan banyaknya impor komoditas OCTG. Pada 2023, jumlah impornya tercatat sebesar 201. 731 ton. Sedangka ekspornya cuma 70. 210 ton.
” Jika dilihat dari tren ekspor impor komoditas OCTG ini dari tahun 2018 hingga 2023, drill pipe buat kode HS sekian serta casing tubing jumlah impornya masih lebih besar,” ucapnya.
” Nah buat 2023 juta lonjakannya masih lumayan besar importasi dibanding dengan ekspornya,” sambung Firdaus.
Bila memandang pada beban bayaran OCTG, jatah material mencakup 75, 12 persen dari total dengan TKDN cuma 5, 80 persen. Sebaliknya, jatah yang lain semacam tenaga kerja, perlengkapan kerja, serta jasa biasanya menggapai TKDN besar dengan totalitas di atas 75 persen.
30 Tahun Investasi Migas Seret, Luhut Lapor Jokowi serta Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti jumlah investasi hulu minyak serta gas bumi( migas) yang macet dalam 30 tahun terakhir. Baginya, itu imbas dari peraturan ataupun regulasi yang tidak pas.
Ia berkata sudah menerjunkan regu gugus tugas di Kemenko Marves buat mengenali permasalahan ketahanan tenaga. Utamanya buat meredakan tekanan keahlian fiskal negeri.
Aku memohon mereka buat mengenali kenapa dalam 30 tahun terakhir kita cuma mempunyai sedikit, bisa jadi tidak terdapat investasi baru di industri minyak serta gas bumi,” ucap Menko Luhut dalam Supply Chain& National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu( 14/ 8/ 2024).
Ia berkata, terdapat paling tidak 11 perihal yang wajib diperbaiki. Ia pula sudah melaporkannya ke Presiden Joko Widodo( Jokowi) serta Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
” Jawabannya satu, kita mempunyai 11 perihal yang wajib kita perbaiki. Aku laporkan kepada presiden serta presiden terpilih, ini merupakan isu yang wajib kita obati,” katanya.
Bukan hanya itu, ia pula memberi tahu soal regulasi Departemen Keuangan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia memperhitungkan, terdapat yang salah dalam regulasi yang diterapkan sehingga membuat investasi ke industri hulu migas macet.
” Jadi aku pula berikan ketahui, kolega kami dari menteri keuangan, menteri keuangan, terdapat yang salah dengan kamu, 30 tahun tanpa investasi, bisa jadi terdapat yang salah dengan regulasinya. Kita wajib mengganti ataupun membetulkan regulasi, menyelaraskan regulasi ini,” tegas Menko Luhut.
” Bila tidak terdapat yang mau merambah rumah kita, tentu terdapat yang salah dengan kita. Jadi kita tidak dapat cuma berkata ini bagus, bagus buat kamu, namun tidak bagus buat investasi. Jadi, seperti itu metode berpikir yang wajib kita bahas hari ini,” sambungnya.
11 Poin Perbaikan
Pada peluang itu, ia menunjukkan paling tidak 11 poin yang wajib diperbaiki. Sangat banyak mencakup soal eksplorasi hulu migas.
Awal, memesatkan persetujuan area jadi dekat satu bulan. Kedua, menyelaraskan pergantian perizinan lahan pertanian buat aktivitas migas. Ketiga, menegakkan hukum anti perambaha ilegal di ladang migas yang dikira selaku kepunyaan negeri.
Keempat, wajib terdapat penyelesaian perundingan paket kompensasi hutan antara pemerintah serta penggarap sumber energi hutan. Kelima, memesatkan perizinan WK migas lepas tepi laut melalui administrasi yang paralel serta digital.